Hanif Faisol Nurofiq menetapkan sebanyak 20 wilayah aglomerasi yang mencakup 47 kabupaten/kota sebagai prioritas investasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Prabowo Subianto untuk memprioritaskan penanganan sampah di wilayah dengan timbulan lebih dari 1.000 ton per hari.
Dalam konferensi pers bersama Rosan Roeslani di Jakarta, Hanif menjelaskan bahwa seluruh wilayah tersebut telah memenuhi syarat tahap awal dan memperoleh surat keputusan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Dari total 20 wilayah aglomerasi, empat di antaranya telah dilengkapi oleh Danantara, sementara 16 wilayah lainnya sedang dalam proses pelengkapan. Program ini menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah mengatasi persoalan sampah sekaligus mendorong pemanfaatannya menjadi energi listrik.
Selain itu, terdapat tujuh wilayah aglomerasi di 26 kabupaten/kota dengan timbulan sampah antara 500 hingga 1.000 ton per hari yang telah mendapatkan rekomendasi pembangunan PSEL. Namun, wilayah ini belum masuk kategori prioritas utama karena tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mensyaratkan minimal 1.000 ton sampah per hari.
Sementara itu, empat wilayah aglomerasi lainnya yang mencakup 14 kabupaten/kota masih dalam tahap verifikasi karena belum memenuhi seluruh prasyarat yang ditentukan.
Secara keseluruhan, pemerintah mencatat terdapat 31 wilayah aglomerasi di 86 kabupaten/kota yang akan ditindaklanjuti untuk investasi PSEL. Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan akan terus mengawal proses pembangunan serta pengelolaan di lapangan.
Rosan Roeslani menambahkan bahwa pemerintah terbuka terhadap berbagai teknologi pengolahan sampah yang telah terbukti efektif di berbagai negara. Namun, prioritas utama tetap pada implementasi teknologi yang cepat, efisien, dan dapat diterima masyarakat, khususnya di wilayah sekitar fasilitas pengolahan.
Program PSEL ini diharapkan tidak hanya mampu mengurangi beban sampah nasional, tetapi juga menjadi solusi energi berkelanjutan serta mendukung transisi menuju ekonomi hijau di Indonesia.
