Ketua DPR RI Puan Maharani menilai DPR dan pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terkait maraknya kepala daerah, khususnya bupati, yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus dugaan korupsi.
Puan mengatakan evaluasi perlu dilakukan di berbagai lini untuk mencegah kasus serupa terus terjadi di tingkat pemerintahan daerah.
“Jadi, memang harus evaluasi ke semua lini terkait dengan hal tersebut,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026.
Dorong Pendidikan Akuntabilitas bagi Kepala Daerah
Menurut Puan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan pemberian pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah sebagai langkah pencegahan tindak korupsi.
Ia menilai kesadaran akuntabilitas menjadi hal penting agar para kepala daerah mampu menjalankan tugas dan kewenangannya secara transparan serta bertanggung jawab.
“Bukan hanya untuk pengawasan akuntabilitas tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga,” ujarnya.
Soroti Biaya Politik dalam Kontestasi Pemilu
Selain itu, Puan juga mempertanyakan kemungkinan adanya keterkaitan antara maraknya kepala daerah yang terjerat kasus hukum dengan tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.
Menurutnya, aspek tersebut juga perlu menjadi perhatian dalam upaya mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Sebelumnya, sejumlah bupati dari berbagai daerah dilaporkan terjerat kasus dugaan korupsi, di antaranya Bupati Pekalongan, Bupati Ponorogo, Bupati Pati, hingga Bupati Rejang Lebong.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkan sejumlah kepala daerah tersebut sebagai tersangka masih terus mendalami perkara dengan memeriksa sejumlah saksi terkait.
Dikutip dari antaranews.com
