Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq meminta pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di kawasan Timur Tengah untuk segera mengambil langkah darurat guna melindungi ribuan jemaah umrah asal Indonesia yang terdampak konflik.
“Keselamatan dan perlindungan WNI harus menjadi prioritas utama. Negara wajib hadir memastikan mereka dalam kondisi aman, mendapatkan logistik yang cukup, serta kepastian informasi,” ujar Maman dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Permintaan itu disampaikan menyusul serangan militer Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran yang memicu penutupan wilayah udara di sekitar zona konflik. Dampaknya, sejumlah jemaah umrah Indonesia tertahan di berbagai bandara transit.
Maman mendesak adanya koordinasi lintas sektoral antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, serta Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk menyusun skema mitigasi konkret.
Menurut dia, langkah tersebut dapat mencakup pengalihan rute penerbangan, penyediaan akomodasi sementara bagi jemaah yang terlantar, hingga skema pemulangan yang aman jika situasi memungkinkan.
“Kami meminta pemerintah melakukan langkah mitigasi cepat. Mulai dari pendataan jemaah terdampak, penyediaan akomodasi hingga skema pemulangan yang aman jika situasi memungkinkan. Jangan sampai jemaah dibiarkan tanpa kepastian di bandara,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pusat informasi resmi satu pintu untuk mencegah kepanikan keluarga jemaah di Indonesia. Pemerintah diminta aktif memberikan pembaruan informasi secara berkala agar masyarakat tidak terjebak hoaks di media sosial.
“Pemerintah harus menjadi rujukan utama informasi dalam situasi krisis ini. Jangan sampai keluarga jemaah mendapatkan informasi dari sumber yang tidak valid,” ujarnya.
Berdasarkan laporan melalui Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), sekitar 58.873 jemaah umrah Indonesia tercatat masih berada di Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menyatakan terus memantau kondisi jemaah dan mengimbau calon jemaah untuk menunda keberangkatan.
Sebelumnya, Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan militer AS memulai operasi tempur besar-besaran di Iran. Iran kemudian membalas dengan serangan roket ke sejumlah target di Israel serta negara kawasan Teluk.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan Presiden Prabowo Subianto siap bertolak ke Iran untuk memfasilitasi dialog guna mendorong terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif.
Maman memastikan Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal perkembangan situasi hingga seluruh WNI dipastikan berada dalam kondisi aman.
Dikutip dari antaranews.com
