Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak para kepala daerah untuk membangun ekosistem layanan publik yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa sebelum menetapkan kebijakan, seorang pemimpin daerah harus memahami apa yang diinginkan warganya.
Menurut Bima, survei adalah metode paling efektif untuk membaca opini publik, sehingga idealnya setiap calon kepala daerah melakukan survei melalui lembaga kredibel. Meski begitu, ia menyayangkan bahwa banyak kepala daerah hanya fokus pada angka elektabilitas, bukan substansi kebutuhan warga.
Survei sebagai Dasar Kebijakan: Pengalaman dari Kota Bogor
Bima mengisahkan pengalamannya saat menjabat Wali Kota Bogor. Pada tahun 2012, ia melakukan survei setahun sebelum pemilihan untuk mengetahui aspirasi masyarakat.
Hasil survei mengungkap tiga isu utama:
- Kemacetan
- Pengelolaan sampah
- Persepsi publik mengenai inklusivitas kota
Temuan tersebut kemudian dijadikan dasar prioritas pembangunan, sehingga program berjalan tepat sasaran.
Pengelolaan Sampah Harus Dipandang sebagai Ekosistem
Bima menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi harus dilihat sebagai sebuah ekosistem dari hulu ke hilir.
Ia menerapkan edukasi rumah tangga melalui RT dan RW, pemilahan sampah organik dan non-organik, hingga pengelolaan akhir yang lebih kompleks.
Inspirasi juga datang dari Kota Surabaya melalui program Lomba Kebersihan. Konsep tersebut ia adaptasi menjadi “Bogorku Bersih”, yang hasilnya membawa Kota Bogor kembali meraih Piala Adipura setelah 28 tahun.
Transportasi Kota Bogor: Tantangan “Sejuta Angkot”
Masalah transportasi juga menjadi isu besar. Bogor dikenal sebagai kota dengan jumlah angkot yang sangat banyak, sehingga tingkat kemacetan tinggi.
Menurut Bima, solusi harus dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah Kota Bogor kemudian mengembangkan Program Konversi Angkot, yaitu menggabungkan tiga angkot menjadi satu bus sebagai bentuk transformasi sistem transportasi publik.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan transportasi publik tidak hanya mengandalkan infrastruktur, tetapi juga perubahan budaya masyarakat.
Pemberdayaan UMKM Lewat Kampung Tematik
Selain transportasi, Bima memberi perhatian pada sektor ekonomi masyarakat melalui pengembangan Kampung Tematik.
Beberapa wilayah seperti Desa Mulyaharja dan Bojongkerta dulunya merupakan kawasan dengan pendapatan rendah meski banyak dimiliki pemilik tanah.
Pemerintah Kota Bogor mengembangkan kampung tematik sebagai model pemberdayaan berbasis komunitas, meliputi:
- Edukasi untuk generasi muda
- Peningkatan kapasitas perempuan dalam mengelola usaha
- Pengembangan wisata seperti trekking, camping, dan glamping
Program yang dirintis pada masa pandemi COVID-19 itu kini berkembang menjadi destinasi wisata yang memberikan dampak ekonomi nyata bagi warga.
Membangun Komunitas dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Pemerintahan
Di akhir paparannya, Bima Arya menegaskan bahwa seluruh contoh tersebut menunjukkan pentingnya membangun ekosistem pemerintahan yang kolaboratif dan berkelanjutan. Kebijakan publik tidak boleh hanya menyasar solusi jangka pendek, tetapi harus memberdayakan masyarakat serta melibatkan banyak pemangku kepentingan.
“Ini tentang membangun komunitas, memberdayakan masyarakat, dan memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan,” ujar Bima.
Dikutip dari antaranews.com
