Jakarta: Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menegaskan ketahanan pangan bukan sekadar urusan teknis. Menurutnya, pangan adalah pilar utama pembangunan dan martabat bangsa.
Pria yang akrab disapa Mas Dar ini menyebut kolaborasi lintas lembaga sangat penting. Ia menilai kerja sama membuat sistem pangan lebih transparan dan berpihak pada petani.
“Presiden Prabowo selalu menegaskan bahwa pangan adalah kekuatan nasional,” kata Sudaryono secara tertulis, Senin (10/11/2025). Ia menyampaikannya dalam pelatihan auditor BPK RI tentang isu ketahanan pangan di Bali.
Sudaryono mengaku sering menerima pesan dari ribuan petani di media sosial. Mereka berharap benih unggul, air cukup, pupuk tepat waktu, dan harga panen stabil.
Menanggapi itu, pemerintah menambah pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Selain itu, harga pupuk diturunkan sekitar 20 persen agar petani lebih ringan.
Pemerintah juga menetapkan harga pembelian minimum untuk gabah dan jagung. BUMN ditugaskan menyerap hasil panen agar harga di tingkat petani stabil.
“Tahun ini Indonesia sudah swasembada beras, jagung, dan gula,” ucapnya. Ia memastikan, tidak ada impor untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri.
Sudaryono menjelaskan peningkatan produksi dilakukan lewat intensifikasi dan ekstensifikasi. Pemerintah juga menyiapkan lahan baru hingga 3 juta hektare di Kalimantan dan Papua.
Ia menilai pertanian adalah keunggulan alami Indonesia. Iklim tropis dan tanah subur menjadi modal besar untuk bersaing di dunia.
Wamentan juga menegaskan pentingnya peran BPK dalam menjaga tata kelola pangan. “Audit bukan alat mencari kesalahan, tapi sarana mencari solusi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun menambahkan, kolaborasi antarnegara penting memperkuat akuntabilitas sektor pangan. Ia menilai auditor kini juga memberi nilai tambah lewat rekomendasi strategis.
“Kompleksitas isu pangan membutuhkan kolaborasi, kepercayaan, dan pembelajaran berkelanjutan antarnegara serta antar-institusi. Auditor berperan penting untuk memastikan kebijakan pangan berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat,” ucap Isma. Dikutip dari RRI.co.id
