Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya penyelarasan tiga mesin pertumbuhan ekonomi guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Ketiga mesin tersebut meliputi sektor fiskal, sektor keuangan, dan investasi, yang diharapkan dapat bergerak selaras dan saling memperkuat.
“Saya pikir nanti kalau tiga sistem itu, sistem fiskal, moneter, dan investasi sudah jalan baik, kita bisa tumbuh lebih cepat,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, dilansir dari Antara, Rabu (14/1/2026).
Di sektor fiskal, pemerintah berkomitmen mengoptimalkan belanja negara agar dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, serta bebas dari kebocoran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan belanja negara memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian.
Sementara itu, di sektor keuangan, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan bank sentral agar kebijakan moneter dapat berjalan seiring dan saling mendukung dengan kebijakan fiskal.
Adapun dari sisi investasi, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah. Satgas ini bertugas mengatasi berbagai hambatan investasi atau debottlenecking melalui mekanisme penyelesaian kendala secara rutin.
Setiap pekan, pemerintah menggelar sidang untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi pelaku usaha di Indonesia, sehingga iklim investasi diharapkan semakin kondusif. Seluruh instrumen tersebut dioptimalkan untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Dalam hal kebijakan anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diarahkan bersifat ekspansif namun tetap terukur, dengan fokus pada delapan agenda prioritas nasional.
Belanja negara ditujukan untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat, memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang, serta meningkatkan produktivitas nasional.
Berdasarkan postur APBN 2026, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.153,58 triliun. Angka tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp2.693,71 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp459,2 triliun, serta hibah Rp666,27 miliar.
Sementara itu, belanja negara dirancang sebesar Rp3.842,73 triliun, yang mencakup belanja pemerintah pusat Rp3.149,73 triliun dan transfer ke daerah Rp692,99 triliun.
Dengan postur tersebut, defisit APBN 2026 diproyeksikan mencapai Rp689,15 triliun atau setara 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Dikutip dari metrotvnews.com
