Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan mantan mertuanya, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional pada Hari Pahlawan, Senin, 10 November 2025, di Istana Negara, Jakarta. Upacara ini menuai protes luas di luar Istana, terutama di media sosial, dari aktivis masyarakat sipil yang menilai keputusan tersebut sebagai penghinaan terhadap sejarah.
Alasan resmi pemberian gelar, menurut Presiden Prabowo, adalah jasa Soeharto saat menjalankan tugas militer, termasuk menjadi Wakil Komandan Badan Keamanan Rakyat Yogyakarta dan memimpin pelucutan senjata Jepang di Kotabaru, Yogyakarta, pada 1945. Namun, aktivis menilai langkah ini sebagai upaya merehabilitasi citra Orde Baru dan menyusun narasi sejarah baru Indonesia.
Data lembaga pemantau media sosial, Drone Emprit, menunjukkan peningkatan konten positif tentang Soeharto beberapa pekan sebelum penganugerahan. Konten itu menyoroti Soeharto dan keluarganya yang harmonis, keberhasilan swasembada pangan, serta stabilitas politik dan keamanan. Nostalgia ini masif muncul di platform seperti Facebook dan TikTok, namun menurut akademikus Bivitri Susanti, pemberian gelar ini berimplikasi pada sejarah, hukum tata negara, dan demokrasi Indonesia.
Para sejarawan menyoroti risiko hilangnya catatan kekerasan negara selama era Soeharto, termasuk:
- Pembantaian massal 1965–1966
- Penembakan misterius (Petrus) 1982–1985
- Tragedi Tanjung Priok 1984 dan Talangsari 1989
- Kekerasan sistematis di Aceh, Timor Timur, dan Papua
- Penghilangan paksa aktivis prodemokrasi pada 1997–1998
Menyandingkan Soeharto dengan tokoh seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Marsinah, aktivis buruh yang dibunuh karena melawan sistem Orde Baru, menimbulkan ironi yang menyakitkan. Sejarawan JJ Rizal menyebut pemberian gelar ini lebih banyak terkait politik ketimbang sejarah, dan menunjukkan bentuk politik yang kotor dan jorok.
Fenomena nostalgia pemerintahan otoriter ini juga meningkat di kawasan Asia Tenggara, termasuk Ferdinand Marcos di Filipina. Media sosial memperkuat sentimen ini melalui citra stabilitas yang diromantisasi.
Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menjadi sorotan internasional dan nasional, memunculkan debat soal rekam jejak sejarah, pelanggaran hak asasi manusia, dan arah demokrasi Indonesia ke depan. Dikutip dari tempo.co
