Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HAM Nasional pada pekan depan. Kegiatan ini dianggap strategis untuk menjadikan prinsip HAM sebagai kompas dalam pembangunan nasional.
“Melalui Musrenbang HAM, kami ingin memastikan agar prinsip-prinsip HAM benar-benar diintegrasikan dalam setiap kebijakan pembangunan dari level pusat hingga daerah,” kata Menteri HAM Natalius Pigai, dikutip dari Antara, Sabtu (6/12/2025).
Menurut Pigai, HAM merupakan aset yang tidak berwujud sehingga menimbulkan tantangan dalam membumikan prinsip-prinsip HAM dalam kebijakan pembangunan. Forum Musrenbang HAM diharapkan dapat merumuskan perencanaan strategis dan teknokratik yang melibatkan berbagai pihak.
Dalam Musrenbang HAM, peserta akan dibagi ke dalam tiga komisi:
- Komisi I: Pengarusutamaan HAM
- Komisi II: Pemajuan dan pemenuhan HAM
- Komisi III: Perlindungan dan penegakan HAM
Sebelum masuk ke sesi komisi, para peserta akan mendapatkan penguatan substansi dari Kepala Bappenas, Wakil Menteri Dalam Negeri, pejabat negara, dan tokoh nasional. Hal ini bertujuan agar diskusi dalam sesi komisi lebih produktif dan berdampak.
Sekretaris Jenderal Kemenham, Novita Ilmaris, menyampaikan bahwa hasil Musrenbang HAM diharapkan berupa rekomendasi dan rencana tindak lanjut (RTL) yang dapat menjadi pijakan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menerapkan prinsip HAM.
“Pada puncak peringatan Hari HAM ke-77, Menteri HAM akan membacakan rekomendasi yang telah disusun peserta Musrenbang sekaligus menyerahkan RTL kepada Bappenas dan Kemendagri,” ujar Novita.
Musrenbang HAM Nasional 2025 menjadi langkah penting untuk memastikan HAM tidak hanya sebagai konsep, tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam pembangunan nasional.
Dikutip dari metrotvnews.com
