Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada pembukaan perdagangan Rabu, 8 April 2026. Mata uang Garuda berhasil keluar dari level Rp17.000 per dolar AS setelah tekanan terhadap dolar mulai mereda.
Berdasarkan data Bloomberg, rupiah tercatat berada di level Rp16.985 per dolar AS. Posisi tersebut menguat 120 poin atau sekitar 0,70 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di Rp17.105 per dolar AS.
Sementara itu, data Yahoo Finance menunjukkan rupiah berada di level Rp17.087 per dolar AS pada waktu yang sama. Angka tersebut menunjukkan rupiah sedikit melemah dibandingkan pembukaan perdagangan sehari sebelumnya yang berada di Rp17.032 per dolar AS.
Rupiah diperkirakan bergerak fluktuatif
Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi memperkirakan pergerakan rupiah pada perdagangan hari ini akan cenderung fluktuatif dengan potensi kembali melemah.
Ia memprediksi nilai tukar rupiah akan bergerak di kisaran Rp17.100 hingga Rp17.150 per dolar AS.
Menurut Ibrahim, pergerakan rupiah dipengaruhi oleh sentimen global, terutama meningkatnya kekhawatiran investor terhadap potensi eskalasi konflik di Timur Tengah. Hal tersebut berkaitan dengan tenggat waktu yang diberikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz.
“Gangguan lalu lintas kapal tanker dalam beberapa pekan terakhir telah memperketat ekspektasi pasokan dan meningkatkan premi risiko di seluruh pasar minyak,” ujarnya.
Upaya diplomatik untuk meredakan konflik juga dinilai masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Iran dilaporkan menolak proposal yang didukung Amerika Serikat mengenai gencatan senjata selama 45 hari serta pembukaan kembali Selat Hormuz secara bertahap.
Proposal tersebut juga mencakup negosiasi lebih luas terkait pencabutan sanksi dan program rekonstruksi, namun hingga kini belum mendapat persetujuan dari Teheran.
Lonjakan harga minyak tekan fiskal Indonesia
Di sisi domestik, Ibrahim menilai kebijakan subsidi energi berbasis komoditas masih menyisakan berbagai persoalan. Skema subsidi yang belum sepenuhnya tepat sasaran membuka peluang konsumsi oleh kelompok masyarakat mampu.
Bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, misalnya, masih dapat diakses tanpa pembatasan yang jelas sehingga distribusi subsidi tidak sepenuhnya dinikmati oleh kelompok yang berhak.
“Kondisi ini membuat distribusi subsidi tidak sepenuhnya dinikmati kelompok yang berhak dan berisiko menimbulkan ketimpangan. Kelompok seperti nelayan yang seharusnya menerima manfaat justru berpotensi kekurangan pasokan,” jelasnya.
Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik global juga berpotensi menekan kondisi fiskal Indonesia. Ketergantungan yang tinggi terhadap impor BBM membuat kenaikan harga minyak jauh di atas asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi memperbesar beban subsidi energi pemerintah.
