Komisi XIII: Musrenbang HAM Wujud Konkret Penerjemahan Astacita

Komisi XIII: Musrenbang HAM Wujud Konkret Penerjemahan Astacita

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyatakan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM) Nasional 2025 merupakan bentuk penerjemahan Kementerian HAM atas Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Dalam poin pertama Astacita, Presiden menekankan pentingnya “memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)”. Willy menilai hal ini menegaskan perlunya menjaga Pancasila sebagai dasar negara, memajukan demokrasi, dan menjunjung tinggi HAM.

“Jangan lupa, Presiden Prabowo menempatkan memperkokoh HAM senafas dengan ideologi Pancasila dan demokrasi. Tentu ada makna penting yang harus diterjemahkan Kementerian,” ujar Willy di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Ia menyambut baik rencana Kementerian HAM menggelar Musrenbang HAM Nasional pada 8–10 Desember 2025. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk membahas perlindungan dan pemenuhan HAM secara komprehensif.

“Momentum ini harus digunakan semaksimal mungkin untuk mengonstruksikan outlook promosi, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia,” kata Willy. Ia menekankan bahwa Pancasila, demokrasi, dan HAM mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga pemenuhan pelayanan publik sama pentingnya dengan pencegahan kekerasan atau diskriminasi.

Willy menekankan pentingnya seluruh penyelenggara negara, termasuk pemerintah daerah, menerapkan nilai HAM dalam setiap kebijakan dan program. Kementerian HAM pun akan merumuskan langkah-langkah pembangunan HAM melalui Musrenbang HAM Nasional 2025.

Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menyebut Musrenbang HAM Nasional sebagai tonggak sejarah pembangunan HAM di Indonesia. Menurut Pigai, kegiatan ini menjadi bagian dari rencana strategis nasional dan tindak lanjut amanat Astacita Presiden, untuk mewujudkan Indonesia memimpin dunia pada tahun 2045.

“Selama ini musyawarah pembangunan nasional dilakukan secara umum, kini Musrenbang HAM Nasional secara resmi digelar pemerintah sebagai tonggak sejarah terpenting,” ucap Pigai di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Dikutip dari antaranews.com