Komisi II DPR RI meminta pemerintah memastikan pelayanan publik pemerintah di tingkat pusat maupun daerah tetap berjalan optimal di tengah dinamika geopolitik global.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karyasuda menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah agar tetap mampu melayani masyarakat secara maksimal.
“Kami ingin Kemendagri dapat memastikan seluruh pemerintahan daerah berjalan dengan baik. Pelayanan publik tetap terlaksana dan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, meskipun situasi saat ini tidak mudah,” ujar Rifqi dalam rapat kerja Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Peran strategis Kemendagri
Menurut Rifqi, peran Kementerian Dalam Negeri tidak hanya sebatas menjalankan fungsi administratif, tetapi juga sebagai koordinator pemerintahan daerah.
Ia menilai Kemendagri harus mampu menjaga kinerja layanan publik di tengah dampak konflik global, termasuk situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dan pemerintahan.
Kebijakan efisiensi tengah dikaji
Di sisi lain, pemerintah saat ini tengah mengkaji sejumlah langkah efisiensi, seperti penghematan anggaran serta pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Kebijakan WFH selama satu hari dalam sepekan disebut telah disetujui para menteri dan kini masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Nantinya, pengumuman resmi kebijakan tersebut akan disampaikan oleh menteri yang ditunjuk Presiden.
DPR minta kualitas layanan tetap terjaga
Komisi II DPR berharap berbagai kebijakan efisiensi yang diambil pemerintah tidak mengganggu kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
“Komisi II berharap berbagai kebijakan efisiensi yang diambil tidak mengganggu kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan untuk masyarakat saat ini,” kata Rifqi.
Pemerintah diketahui tengah mengkaji sejumlah langkah penghematan anggaran menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah setelah Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran.
Beberapa opsi penghematan yang dipertimbangkan antara lain penerapan WFH bagi ASN guna menekan konsumsi BBM dalam operasional pemerintahan.
