Mataram – Dalam rangka mendukung sinergi perencanaan pembangunan daerah, Kepala Jasa Raharja Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadiri undangan Rapat Forum Perangkat Daerah Provinsi NTB yang diselenggarakan di Aula Bappenda pada hari Kamis, 9 April 2026. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan program kerja yang terintegrasi antarperangkat daerah di tingkat provinsi.
Kehadiran Kepala Jasa Raharja NTB dalam forum tersebut menjadi bentuk komitmen aktif dalam mendukung sinergi lintas sektor, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik dan keselamatan transportasi. Forum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam merumuskan arah kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut, berbagai agenda strategis dibahas, termasuk evaluasi program yang telah berjalan serta rencana kegiatan ke depan. Setiap perangkat daerah diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan, usulan, serta program prioritas yang akan dilaksanakan, sehingga tercipta keselarasan dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi NTB..
Selain itu, forum ini juga membahas optimalisasi pendapatan daerah melalui berbagai sektor, termasuk pajak kendaraan bermotor yang menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah. Dalam hal ini, kolaborasi antara Jasa Raharja, Bappenda, dan mitra terkait menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban administrasi kendaraan.
Kegiatan rapat berlangsung dengan tertib dan penuh semangat kolaboratif, di mana seluruh peserta aktif berkontribusi dalam diskusi yang konstruktif. Hal ini menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
Melalui keikutsertaan dalam Rapat Forum Perangkat Daerah ini, Jasa Raharja NTB diharapkan dapat terus memperkuat perannya dalam mendukung program-program strategis pemerintah daerah. Ke depan, sinergi yang telah terjalin diharapkan mampu memberikan dampak positif, baik dalam peningkatan keselamatan berlalu lintas maupun dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan di Provinsi NTB.
