Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat seiring dengan terus bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Capaian tersebut disampaikan Zulhas usai rapat koordinasi terbatas penguatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG yang digelar di Jakarta, Kamis.
“Sampai hari ini, SPPG sudah (sebanyak) 22.091. Penerima manfaat sudah lebih dari angka bulat, 60 juta, lebih sedikit,” ujar Zulhas.
Ia menjelaskan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis turut melibatkan dukungan rantai pasok dan kemitraan yang luas. Program tersebut menyerap tenaga kerja langsung di SPPG, melibatkan pemasok bahan pangan, serta mitra pelaksana di berbagai wilayah.
Menurut Zulhas, jumlah tenaga kerja langsung yang tercatat di SPPG mencapai 924.424 orang. Sementara itu, jumlah pemasok tercatat sebanyak 68.551 pihak dan mitra sebanyak 21.413 pihak.
Selain itu, proses pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang terkait dengan program MBG juga terus berjalan. Saat ini, jumlah P3K yang tengah diproses mencapai 32.000 orang.
Dalam rapat koordinasi tersebut, kementerian dan lembaga terkait juga menyepakati perlunya revisi surat keputusan bersama (SKB) menteri mengenai daftar lokasi pembangunan SPPG yang dibiayai pemerintah pusat. Penyesuaian dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan di lapangan.
Zulhas menyampaikan, penugasan yang dibiayai Kementerian Keuangan disesuaikan dari semula 542 lokasi menjadi 315 lokasi. Sementara itu, penugasan yang berkaitan dengan Kementerian Pekerjaan Umum disesuaikan dari 264 lokasi menjadi 222 lokasi.
“Ini nanti harus kerja sama dengan daerah. Ada yang soal pembayaran, soal tanah, dan lain-lain. Jadi harus dirapikan dulu,” ujar Zulhas.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pendataan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis dilakukan bersama pemerintah daerah secara rinci. Pendataan tersebut mencakup kelompok masyarakat yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK) serta anak usia sekolah yang putus sekolah.
Upaya pendataan yang lebih komprehensif tersebut diharapkan dapat memastikan program MBG tepat sasaran dan menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Dikutip dari antaranews.com
