Anggota Komisi X DPR Robert Joppy Kardinal mendorong pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memperluas akses dan lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat di seluruh kawasan Papua.
“Banyak anak di Papua menghadapi hambatan, bukan hanya soal jarak sekolah, tetapi kondisi ekonomi keluarga. Sekolah Rakyat dengan sistem asrama menjawab tantangan itu. Karena itu, penyelenggaraannya harus menjangkau lima provinsi lain di Papua,” ujar Robert di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Pernyataan tersebut menyoroti kebijakan pemerintah melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 126/HUK/2025 yang menetapkan 100 kabupaten/kota di 29 provinsi sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Khusus di Papua, Kemensos hanya menetapkan tiga lokasi, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Sarmi.
Padahal sejak 2022, Papua telah dimekarkan menjadi enam provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Robert menilai ketentuan saat ini berpotensi menimbulkan ketimpangan akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah yang belum tercover.
Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, yang dirancang untuk menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan dasar.
“Kondisi geografis, sosial, dan ekonomi Papua menjadi alasan kuat untuk memperluas penyelenggaraan program ini. Banyak wilayah di Papua sulit dijangkau sehingga model pendidikan fleksibel seperti Sekolah Rakyat menjadi sangat relevan,” tambah Robert.
Robert menekankan, pemerataan Sekolah Rakyat di seluruh provinsi Papua penting untuk memastikan tidak ada lagi anak Papua yang tertinggal secara pendidikan akibat keterbatasan akses. Ia juga menyebut penyelenggaraan program ini dapat mendukung agenda peningkatan sumber daya manusia sekaligus penanggulangan kemiskinan ekstrem di Papua.
“Pendidikan adalah instrumen paling efektif dalam memutus rantai kemiskinan. Keberadaannya harus menyebar, bukan terpusat,” lanjut anggota Komisi X DPR tersebut.
Robert meminta pemerintah melakukan evaluasi penetapan lokasi Sekolah Rakyat sekaligus memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung program ini. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah di seluruh provinsi Papua agar program Sekolah Rakyat dapat berjalan optimal.
“Kami berharap pemerintah memperluas program ini dan memastikan manfaatnya dirasakan secara merata, utamanya di seluruh tanah Papua. Karena hanya melalui pendidikan saja lah dapat merubah masa depan Papua,” pungkas Robert.
Dikutip dari antaranews.com
