Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menggelar audiensi bersama Wakil Menteri Pertahanan dan Wakil Menteri Sosial untuk membahas revisi Undang-Undang Kesejahteraan Sosial di Gedung DPD RI pada Selasa, 7 April 2026 siang.
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengatakan pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat regulasi terkait kesejahteraan sosial, khususnya bagi masyarakat di daerah.
“Kan salah satu pasal saja. Kan banyak sekali yang memang DPD perjuangkan terkait dengan kesejahteraan sosial utamanya di daerah-daerah. Tapi sekali lagi pada saat yang sama ternyata teman-teman Kementerian Pertahanan dan Sosial juga punya bahan yang itu tepat juga, ya. Momentumnya tepat, kemudian niatnya juga baik. Tapi semuanya kan karena negara kita negara hukum, demokrasi, semua harus diatur dengan baik,” kata Sultan Bachtiar Najamuddin, dikutip dari tayangan Metro Pagi Primetime, Metro TV, Rabu.
Pembahasan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional
Sultan menjelaskan salah satu poin yang dibahas dalam audiensi tersebut adalah kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait pengalihan pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional.
Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan menyebut pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata diusulkan beralih ke Kementerian Pertahanan.
Menurut Donny, langkah tersebut bertujuan agar nilai-nilai kepahlawanan serta semangat bela negara dapat dimaksimalkan melalui pengelolaan yang lebih terintegrasi dengan program pertahanan negara.
Menunggu Payung Hukum dari Revisi UU
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan pengalihan pengelolaan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden.
Ia menjelaskan bahwa saat ini kedua kementerian telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU sebagai dasar kerja sama awal.
Namun, pelaksanaan pengalihan pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional tersebut masih menunggu payung hukum melalui revisi Undang-Undang Kesejahteraan Sosial yang sedang dibahas bersama DPR dan DPD RI.
Dikutip dari metrotvnews.com
