Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia berencana menambah anggaran subsidi energi hingga Rp90 triliun sampai Rp100 triliun di tengah meningkatnya tekanan krisis energi global akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tambahan anggaran tersebut disiapkan untuk memperkuat subsidi energi nasional.
“Rp90 triliun–Rp100 triliun,” ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Kamis.
Menurutnya, tambahan dana tersebut dialokasikan khusus untuk subsidi energi, bukan untuk skema kompensasi kepada badan usaha.
Beberapa komoditas energi yang ditanggung melalui subsidi antara lain LPG 3 kg dan Solar subsidi.
Sementara itu, skema kompensasi merupakan dana yang dibayarkan pemerintah kepada badan usaha, seperti Pertamina, untuk menutup selisih antara harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah dengan harga keekonomian atau harga pasar bahan bakar minyak.
Komoditas yang masuk dalam skema kompensasi tersebut antara lain Pertalite yang termasuk dalam kategori Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).
“Itu (Rp90 triliun–Rp100 triliun) subsidi. Kompensasi lain lagi. Saya lupa angka kompensasinya,” kata Purbaya.
Defisit APBN Dijamin Tetap Terkendali
Sebelumnya pemerintah telah menganggarkan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun dalam APBN 2026 atau sekitar 65,87 persen dari total anggaran subsidi yang mencapai Rp318,9 triliun.
Jika digabungkan dengan kompensasi energi, maka total anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk menjaga ketahanan energi nasional mencapai Rp381,3 triliun.
Meski terdapat tambahan subsidi, Purbaya memastikan defisit APBN tetap terkendali hingga akhir tahun.
Menurut perhitungan pemerintah, bahkan dengan asumsi harga minyak dunia mencapai sekitar USD100 per barel, defisit APBN masih dapat dijaga di bawah tiga persen.
“Meski dengan rata-rata harga minyak dunia 100 dolar per barel pun kita sudah kunci defisitnya di bawah tiga persen, sekitar 2,9 persen,” ujarnya.
Skenario Dampak Kenaikan Harga Minyak
Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap kondisi fiskal nasional.
Pada skenario pertama, harga Indonesian Crude Price (ICP) diperkirakan berada di kisaran USD86 per barel dengan nilai tukar rupiah sekitar Rp17.000 per dolar AS.
Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen dan imbal hasil Surat Berharga Negara sekitar 6,8 persen, defisit APBN diperkirakan berada di level 3,18 persen.
Dalam skenario moderat, harga minyak diproyeksikan naik hingga USD97 per barel dengan nilai tukar rupiah melemah ke sekitar Rp17.300 per dolar AS. Dengan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen dan imbal hasil SBN 7,2 persen, defisit berpotensi meningkat menjadi 3,53 persen.
Sementara pada skenario pesimistis, harga minyak dapat mencapai USD115 per barel dengan nilai tukar rupiah melemah hingga Rp17.500 per dolar AS. Dalam kondisi tersebut, defisit APBN diperkirakan melebar hingga sekitar 4,06 persen.
