Bandung: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pentingnya akurasi data penerima bantuan sosial (Bansos) agar penyaluran program perlindungan sosial tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi bertema “Peningkatan Kualitas Pembangunan Jawa Barat melalui Sinergitas dan Optimalisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat” yang digelar di Aula Graha Pustaloka, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, Selasa (11/11/2025).
Menurut Gus Ipul, hasil uji coba ground check terhadap 12 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menunjukkan bahwa sebanyak 1,8 juta atau hampir dua juta penerima ternyata tidak layak mendapatkan bantuan.
“Dari 12 juta yang diuji, ada hampir dua juta yang dinyatakan exclusion error. Artinya, mereka sebetulnya tidak layak memperoleh bansos, tapi selama ini menerima,” ujar Gus Ipul, selasa(11/11/2025).
Ia menambahkan, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan besar dalam pengelolaan anggaran bantuan sosial dan subsidi di Indonesia.
“Tahun ini saja ada lebih dari Rp500 triliun subsidi dan bansos yang tidak tepat sasaran. Tahun depan, 2026, jumlahnya bisa lebih dari Rp1.000 triliun. Ini jadi tantangan besar agar data kita makin akurat,” katanya.
Gus Ipul menjelaskan, penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional menjadi tonggak penting dalam penataan data bansos. Melalui kebijakan ini, Badan Pusat Statistik (BPS) ditunjuk sebagai satu-satunya lembaga pengelola data sosial dan ekonomi nasional.
“Dulu setiap kementerian punya data sendiri-sendiri. Misalnya, Kemensos punya DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan itu dikelola secara mandiri. Sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Semua harus menggunakan data tunggal yang dikelola oleh BPS,” tegasnya.
Pemerintah baik pusat maupun daerah diwajibkan berpedoman pada satu sumber data yang sama. “Kalau datanya berbeda-beda, intervensi kebijakan pun jadi kacau. Selama ini ego sektoral muncul karena data Kemensos beda dengan provinsi, kabupaten, atau kota,” jelasnya.
Mensos menekankan, tujuan akhir dari penyaluran bansos bukan hanya memberikan perlindungan sosial, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat agar bisa mandiri dan naik kelas. Ia menyebut banyak penerima bansos yang telah mendapatkan bantuan selama bertahun-tahun tanpa peningkatan kesejahteraan yang berarti.
“Ada penerima bansos sampai 15 tahun, bahkan 18 tahun. Ini tidak boleh berlanjut. Setelah mendapatkan perlindungan sosial, harus ada tahapan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. Proses ini harus diukur agar mereka bisa naik kelas dan tidak bergantung pada bantuan selamanya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menyebut proses verifikasi dan pemutakhiran data kini dilakukan oleh BPS secara berkala. “Meskipun agak rumit, sistem ini lebih bisa dipertanggungjawabkan dan mengurangi konflik kepentingan. Presiden ingin data kita satu, akurat, dan bisa diandalkan,” katanya.
Per November 2025, data DTSEN telah mencakup 286 juta individu dan 94 juta keluarga di seluruh Indonesia. Data tersebut dikelompokkan berdasarkan desil ekonomi dari 1 hingga 10 untuk menentukan tingkat kesejahteraan masing-masing keluarga.
Namun, Gus Ipul menilai keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada regulasi, melainkan juga integritas para operator di lapangan yang menginput data. Ia menyoroti masih adanya praktik “pemerataan” bantuan di tingkat lokal yang menyebabkan distorsi data.
“Dulu ada istilah ‘raskin’ jadi ‘rasta’, beras rata. Harusnya hanya untuk 10 orang, tapi karena tidak enak, akhirnya dibagi ke semua warga. Akibatnya, data jadi kacau. Ini warisan masa lalu yang sedang kita benahi pelan-pelan,” tuturnya.
Ia menekankan, data yang akurat bukan sekadar angka, tetapi fondasi bagi kebijakan yang adil. “Kita tidak bisa mengentaskan kemiskinan dengan intuisi. Harus dengan data. Informasi lahir ketika data diolah, pengetahuan lahir ketika informasi dipahami, dan kebijakan yang baik lahir dari pengetahuan yang akurat,” ucapnya.
Gus Ipul ajakan kepada seluruh pihak untuk berkolaborasi memperkuat validitas data sosial dan ekonomi nasional.
“Mari kita jadikan DTSEN sebagai pijakan bersama agar penyaluran bansos lebih adil, akurat, dan transparan demi kesejahteraan rakyat,” tandasnya. Dikutip dari RRI.co.id
